STANDAR PELAYANAN PUBLIK PENGURUSAN BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH

Berita Populer

• STANDAR PELAYANAN PUBLIK PENGURUSAN KARTU PROGRAM INDONESIA PINTAR (PIP) SEKOLAH MENENGAH PERTAMA
• STANDAR PELAYANAN PUBLIK PENERBITAN IZIN PENDIRIAN DAN ATAU IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN SD
• Layanan Pengaduan Kritik & Saran Untuk Pelayanan Dinas Pendidikan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan
• STANDAR PELAYANAN PUBLIK PENGESAHAN KURIKULUM SATUAN PENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA
• STANDAR PELAYANAN PUBLIK PENGURUSAN DATA POKOK PENDIDIKAN

Berita Terkait

• STANDAR PELAYANAN PUBLIK PENGURUSAN DATA POKOK PENDIDIKAN
• STANDAR PELAYANAN PUBLIK PERSYARATAN MAGANG/PKL/KKN/PENELITIAN DAN SURAT KETERANGAN PENELITIAN
• Layanan Pengaduan Kritik & Saran Untuk Pelayanan Dinas Pendidikan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan
• STANDAR PELAYANAN PUBLIK PEMBUATAN SURAT KETERANGAN PENGGANTI IJAZAH/STTB YANG HILANG DAN RUSAK
• STANDAR PELAYANAN PUBLIK PENGESAHAN FOTOKOPI IJAZAH/STTB

Persyaratan:

1. Rekening Sekolah;
2. Sinkronisasi Dapodik;
3. SK Kepala Sekolah;
4. SK Bendahara BOS;
5. KTP Kepala Sekolah;
6. KTP Bendahar BOS;
7. MOU dari Dinas Pendidikan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan.

Mekanism dan Prosedur:

1. Menginput data rekening sekolah yang dimasukkan ke DAPODIK;
2. Melakukan sinkronisasi DAPODIK;
3. Data dari DAPODIK akan ditarik ke aplikasi BOS untuk dilakukan verifikasi dan validasi yang dilakukan oleh KEMENDIKBUD dan Bank;
4. Pencairan dana BOS dapat dilakukan di Bank oleh bendahara BOS dan Kepala Sekolah dengan persyaratan:

• SK Kepala Sekolah
• SK Bendahara BOS
• KTP Kepala Sekolah
• KTP Bendahara Bos
• MOU dari Dinas Pendidikan Daerah Tapanuli Selatan
• Rekening Giro Sekolah

5. Setelah dana dicairkan, dana BOS dapat dibelanjakan untuk keperluan sekolah.

Biaya /tarif: Tidak Dipungut Biaya (Gratis)

Produk Layanan: Dana Bantuan Operasional Sekolah

Dasar Hukum:

1. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Standar Pelayanan Publik;
4. Peraturan Bupati Tapanuli Selatan Nomor 88 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pendidikan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan.